Diskursus lambannya tindaklanjut temuan audit BPK terkait MTN bank NTT
Oleh Eddy Ngganggus Sikap paradoksal APH di sekitar permintaan tindak lanjut hasil temuan BPK atas investasi MTN, oleh APH tetap mencuat ke permukaan . Tuntutan pegiat anti korupsi PADMA Indonesia berdiri di atas sebuah kesadaran historis dan strategis NTT sebagai propinsi miskin namun mempunyai peluang menanggalkan kemiskinannya bila di tunjang oleh unsur negara lainnya termasuk di dalamnya adalah APH.Untuk tujuan rekonstruksi yang proporsional isu MTN bank NTT harus segera di bawa ke meja pengadilan untuk menguji kebenaran hasil audit BPK tersebut. Pegiat anti korupsi mengasaskan bukti formil hasil audit BPK sebagai dokumen yang menunjukan adanya pelanggaran investasi MTN tbank NTT ersebut. Tujuan rekonstruksi proporsional apa ? Terakit rekonstruksi investasi beresiko oleh sebuah bank daerah yang belum memiliki kebijakan dan instrument pendukung yang professional yang mengakibatkan hilangnya uang bank milik rakyat NTT . Ada kontradiksi wawasan yudisial versus wawasan etik antara...